Negara sedang sibuk menyiapkan piring. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipresentasikan sebagai jawaban atas masa depan anak-anak Indonesia, tubuh yang sehat, gizi yang cukup, generasi yang kuat. Di atas kertas, gagasan itu terdengar mulia. Namun di lapangan, sebuah pertanyaan sederhana justru menggema lebih keras: bagaimana jika anak sudah kenyang, tapi tetap tak mampu membeli buku dan pulpen?
Peristiwa seorang anak yang kehilangan harapan karena tak sanggup memenuhi kebutuhan pendidikan paling dasar bukan sekadar tragedi sosial. Ia adalah benturan telak antara realitas dan prioritas kebijakan. Di satu sisi, negara menggelontorkan anggaran besar untuk memastikan anak-anak makan. Di sisi lain, masih ada anak yang merasa terlalu miskin untuk sekadar duduk layak di bangku sekolah.
Masalahnya bukan pada MBG sebagai ide. Masalahnya adalah ketika kebijakan pangan berjalan jauh lebih cepat dan jauh lebih megah dibanding kebijakan pendidikan gratis yang benar-benar utuh. Pendidikan gratis tidak cukup hanya berarti bebas SPP. Ia seharusnya mencakup buku, alat tulis, seragam, transportasi, dan yang sering dilupakan: rasa aman secara psikologis.
Apa artinya gizi yang baik jika anak tetap pulang dengan perasaan tertinggal? Apa gunanya tubuh kuat jika mental anak remuk oleh rasa malu karena tak punya perlengkapan belajar? Negara seolah berkata. “Kami sudah memberi makanmu.” Tetapi lupa bertanya: “Apakah kamu bisa belajar dengan tenang?”
Kebijakan selalu bicara angka, jumlah porsi, jumlah sekolah, jumlah anggaran. Namun tragedi ini mengingatkan bahwa anak tidak hidup di tabel Excel. Mereka hidup di ruang kelas, di rumah sempit, di perasaan yang tak selalu mampu mereka jelaskan. Ketika negara memilih program yang terlihat dan mudah dipamerkan, sementara kebutuhan dasar pendidikan dibiarkan tambal sulam, maka yang lahir adalah ketimpangan prioritas.
Lebih menyedihkan lagi, kegagalan ini sering dialihkan menjadi urusan keluarga: orang tua dianggap lalai, anak dianggap lemah. Padahal, di sinilah seharusnya negara hadir paling awal, bukan sebagai penonton yang baru bersuara setelah tragedi terjadi.
Jika anggaran besar bisa disiapkan untuk makan siang, mengapa pendidikan gratis menyeluruh masih terasa seperti janji yang ditunda? Mengapa buku dan pulpen masih menjadi barang mewah bagi sebagian anak Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak anti-pemerintah. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kepedulian paling jujur terhadap masa depan bangsa.
Negara tidak boleh memilih antara perut dan pikiran. Keduanya harus berjalan bersamaan. Anak-anak tidak butuh simbol kebijakan, mereka butuh keadilan yang nyata. Bukan hanya kenyang hari ini, tapi juga harapan untuk esok hari.
Jika tragedi ini tidak mengubah arah kebijakan, maka kita patut bertanya dengan jujur, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dirancang?
Komentar
Posting Komentar